3. Pengertian HAM

HAM adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1

Dalam kaitannya dengan itu, maka HAM yang kita kenal sekarang adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan yang hak-hak yang sebelumnya termuat, misal, dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam jurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.

Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenannya bukan sesuatu yang kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik. Malahan, peran komunitas internasional sangat pokok dalam perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana telah sering dibuktikan sejarah umat manusia sendiri. Contoh pelanggaran HAM:

1. Penindasan dan membatasi hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.

2. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.

3. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan penguasa dan partai tiran/otoriter.

Berikut beberapa bunyi pasal UUD 1945 :

● pasal 27 ayat 1 => Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan dan sebagainya ditentukan oleh undang-undang.

● Pasal 28  => Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maksud isi tersebut adalah bahwa setiap manusia terutama warga negara indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Jika ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau apa lagi tanpa alasan, maka orang tersebut harus menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

● pasal 29 ayat 2 : Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama masing-masing tanpa adanya paksaan dan beribadah menurut kepercayannya masing-masing. Setiap warga memiliki agama dan kepercayaan mereka masing-masing tanpa adanya paksaan dari seseorang. Misalnya saja, seseorang muslim yang karena keadaan perekonomiannya melemah, datang seseorang menawarkan sembako untuk dibagikan ke mereka,lalu mengajak dengan paksa untuk berpindah agama. Ini membuktikan bahwa keimanan dan kepercayaan tersebut dapat dipengaruhi oleh harta duniawi, Sehingga banyak konflik-konflik muncul terjadi di negara kita ini.

● pasal 31 ayat 1,2 dan 3 => membahas mengenai pasal 31 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi “ setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (1), setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (2), pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang (3)

Beberapa Jenis/bidang HAM:

1. Hak asasi PRIBADI (personal right); Contoh:

- Hak mengemukakan pendapat

- Hak memeluk agama

- Hak beribadah

- Hak kebebasan berorganisasi/berserikat

2. Hak asasi EKONOMI (property right), Contoh:

- Hak memiliki sesuatu

- Hak membeli dan menjual

- Hak mengadakn suatu perjanjian/kontrak

- Hak memilih pekerjaan

3. Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan HUKUM DAN PEMERINTAHAN (right of legal equality) Contoh:

- Hak persamaan hukum

- Hak asas praduga tak bersalah

- Hak untuk diakui sebagai WNI

- Hak ikut serta dalam pemerintahan

- Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu

- Hak mendirikan partai politik

4. Hak asasi POLITIK (political right)

- Hak untuk diakui sebagai WNI

- Hak ikut serta dalam pemerintahan

- Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu

- Hak mendirikan partai politik

5. Hak asasi SOSIAL DAN BUDAYA (social and cultural right)

- Hak untuk memilih pendidikan

- Hak mendapat pelayana kesehatan

- Hak mengembangkan kebudayaan

6. Hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum

(procedural right)

- Hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan,penangkapan,peradilan dan pembelaan hukum